50 Persen Dana Sosial UPK Garung Untuk Sektor Produktif

Wabup Dra. Hj. Maya Rosida, MM melakukan pemotongan pita menandai
peresmian kantor UPK PNPM Kecamatan Garung yang baru ( 18/10) 

GARUNG - Sebanyak 50 persen dari total dan sosial  sebesar 156 juta UPK PNPM Kecamatan Garung, disalurkan untuk sektor produktif. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap  proses pemberdayaan rumah tangga miskin.

“Dana sosial berasal dari surplus UPK PNPM garung tahun 2011 yang diperoleh dari laba keuntungan satu tahun SPP dan UEP yang di kelola oleh UPK,” ungkap Ketua UPK Garung Suwandi Suryaningrat usai melakukan pembagian surplus UPK dan peresmian kantor baru kemarin ( 18/10) di komplek kantor Kecamatan Garung.

Dijelaskan, total keuntungan pada tahun 2011 sebesar Rp.687 juta, sedangkan yang dialokasi untuk dana sosial sebesar 25 persen atau Rp.156 juta. “ dana sosial tersebut 50 persen untuk sector produktif, 20 persen untuk guru PAUD dan sisa 30 persen untuk yatim piatu dan anak sekolah,” sebutnya.

Terdapat sekitar 400 kelompok pemanfaat dana Simpan pinjam dan total asset mencapai Rp.5,5 milyar yang di garap oleh UPK Kecamatan Garung, dengan jumlah rumah tangga miskin sekitar  5 orang per kelompok. Itu artinya ada sekitar 2000 RTM yang diberdayakan oleh  UPK.

Camat Garung Didik Wibawanto mengatakan, sejak dibentuk dengan nama PPK pada tahun 2003, aset UPK PNPM Kecamatan Garung sudah mencapai Rp.5,5 Milyar, di luar dana percepatan infrastruktur. Dengan manajemen pengelolaan dana yang baik, pihak UPK berhasil menyisihkan dana surplus sejak tahun 2008 hingga 2012, sehingga  mampu membangun gedung baru.

“ Sebelum adanya gedung baru itu, UPK Garung sempat pindah kantor dua kali, karena kurang layak untuk pelayanan terhadap masyarakat,” bebernya.

Selain penjelasan terkait pengelolaan dana PNPM, Didik  meminta kepada Wakil Bupati agar turut mendorong terwujudnya payung hukum yang jelas untuk melindungi aset UPK PNPM. Hal itu menurut Didik penting, mengingat besarnya aset yang dikelola UPK, sedangkan kelanjutan program nasional tersebut belum memiliki kepastian.

Di lain pihak, Didik juga mengungkapkan betapa peran dan fungsi UPK PNPM sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Seperti dana sosial yang diserahkan untuk subsidi operasional guru TK dan PAUD, penguatan usaha ekonomi produktif, serta bantuan untuk anak yatim piatu.

Sementara itu, Wabup Wonosobo Maya Rosida mengaku sangat puas dengan hasil pembangunan gedung UPK Kecamatan Garung yang cukup  mewah dan represntatif bagi pelayanan masyarakat. Menurutnya, dengan dana sekitar Rp.240 juta, gedung yang di bangun mampu menandingi kemewahan bank-bank nasional maupun swasta.

Wabup Maya Rosida menyerahkan gerobak bakso bagi pedangang bakso binaan UPK PNPM Kecamatan garung ( 18/10)

“ pembangunan ini menunjukkan pola manajemen yang bagus dalam pengelolaan keuangan, efektifitas dan efisiensi pembanguan tersebut layak menjadi contoh,” katanya

Dana surplus UPK Tahun 2011 yang mencapai Rp.156 Juta  tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati kepada anak-anak yatim, pedagang bakso, serta penjual jajan pasar. Kepada anak-anak yaitu, Wabup menyerahkan dana pendidikan dan peralatan sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk pedagang bakso, Wabup menyerahkan gerobak untuk jualan, dan untuk pedagang jajan, diserahkan sebuah etalase kaca. (gus)

Read More

Belum Ada Kades Yang Setor LKPJ

WONOSOBO - Waktu pemilihan kepala desa tinggal dua bulan lagi, namun hingga saat ini belum ada satupun pihak kades yang menyetorkan laporan pertanggungjawaban di masa kahir jabatan ( LKPJ).

Malasnya kades membuat laporan tersebut ditengarai lantaran tidak adanya sangsi yang jelas, terlebih bagi kades yang tidak akan mencalonkan kembali pada periode berikutnya.

Camat Sapuran Agus Fajar Wibowo kemarin ( 12/10 ) mengatakan, belum ada kades yang habis masa bhaktinya pada tahun ini menyetorkan LKPJ ke Bupati. Hal tersebut terjadi karena ada keterlambatan pemberitahuan ke pihak kades  oleh BPD di masing-masing desa yang bersangkutan. “harusnya pemberitahuan sudah dilakukan enam bulan sebelum pelaksanaan pilkades, tapi pemberitahuan baru dilakukan sekitar satu bulan yang lalu,” katanya.

Dijelaskan, bahwa LKPJ mestinya sudah disetorkan paling lambat tiga bulan sebelum pelaksanaan pilkades, LKPJ sangat berguna sebagai satu bentuk evaluasi kerja serta memberikan gambaran terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama masa kerja kades yang akan purna tugas.

Sementara itu, terkait dengan persiapan pilkades yang akan dihelat secara serentak pada bulan desember mendatang, di Kecamatan Sapuran terdapat 12 desa yang akan mengikuti proses tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan santi aji ( penyamaan persepsi) bagi seluruh panitia pilkades di wilayah kecamatan sapuran. “penyamaan persepsi dan juga tukar pengalaman panitia pilkades sudah dilakukan, kita berharap bisa menyegarkan kembali panita pilkades dulu yang pernah bekerja, serta memberikan pemahaman baru bagi panitia yang baru saja terjun ,” paparnya.

Ditambahkan secara prinsip persiapan dan pelaksnaan pilkades 19 desember 2012 mendatang tidak ada yang mengalami perubahan secara signiifkan, namun persoalan yang perlu dicermati secara sungguh-sungguh adalah terkait dengan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan bakal calon. “ biasanya soal keabsahan ijazah calon, dan KTP  yang menjadi momok bagi panitia, tapi soal itu sudah diatur secara jelas melalui aturan yang berlaku, “ katanya.

Terpisah, Sekcam Kalikajar, Tono Prihartono mengatakan, untuk menghadapi gawe besar pilkades di Kecamatan Kalikajar, seluruh panitia sudah dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dan tukar pengalaman dalam rangka melancarkan pilkades.

“ santi aji ( pengarahan) sudah kita lakukan dengan melibatkan unsure muspika kalikajar,” katanya.

Read More

Pelaku PNPM MPd Tagih Integrasi Program Pemberdayaan

WONOSOBO - Semiloka  DPRD dalam rangka pengembangan PNPM mandiri perdesaan,  sebanyak 79 pelaku mempertanyakan sikap dan komitmen wakil rakyat terhadap masa depan program tersebut. Pelaku berharap pemkab baik eksekutif maupun legislatif  bisa mendukung program pengintegrasian PNPM perdesaan.

Ketua BKAD Kecamatan Garung Sumaeri mengatakan, kapan proses integrasi akan diwujudkan,  mestinya hal tersbut harus ada kepastian. Sebab selama ini, program dari pemerintah tidak jelas menyebutkan alokasi penggunaan dana APBD.

Pihaknya juga mempertanyakan pengembangan UPK yang berkontribusi cukup besar bagi warga miskin di kabupaten wonosobo, total jumlah alokasi dana sosial UPK mencapai Rp.1,4 Milyar, hal itu sangat jauh jika dibanding dengan dana alokasi sosial yang di berikan oleh BUMD ,” saya pikir ini tidak perlu di tutup-tutupi,” katanya

Dirinya mengusulkan  perlu adanya perencanaan bersama antara ekskutif dan legislatif di satu tempat dengan menggunakan cara PNPM Mpd sebagai contoh .“ kita lihat 5 hingga 10 tahun kedepan akan menjadi seperti apa,” ucapnya .

Ketua UPK PNPM Kecamatan Leksono Kirun mengatakan, semiloka ini harus memiliki goal yang jelas, alokasi  DDUB minimal 5 persen harus dipenuhi, selain itu pihaknya juga meminta alokasi dana yang bagi kecamatan yang memperoleh alokasi dana lebih kecil “ program ini masih di butuhkan oleh masyrakat , pemkab perlu memiliki perhatian lebih jangan dialokasikan di perubahan tapi langsung di penetapan,” katanya.

Ketua DPRD Wonsobo Joko Wiyono mengakui bahwa kebutuhan masyarakat tidak selamanya berbanding lurus dengan kepentingan politik. Terkait dengan perencanaan pratisipatif  pihaknya  siap mengawal sepanjang perencanaan berpihak kepada masyarakat, pakta integritas perlu dilakukan agar semua jelas .

Sedangkan dengan model imbal swadaya, pihaknya setuju,  sehingga perencanaan bisa lebih maksimal, transparan dan akuntable, “ Sudah,  soal itu dikomunikasikan dengan pihak eksekutif, itu ranah mereka,” katanya.

Soal DDUB tahun 2013 aspirasi tentang penambahan diperencanaan (KUA-PPAS) harus sudah masuk sehingga lebih jelas, prinsipnya tidak masalah agar Wonosobo cepat maju. “ Yang penting baginya adalah pembangunan di desa lebih baik dan merata, kalau tujuan itu saya  siap, tidak sekedar berkomitmen, tapi lebih dari itu,” katanya

Pihaknya juga  menegaskan kepada DPPKAD semua pimpinan komisi sepakat untuk dialokasikan anggaran kewajiban DDUB Tahun 2013 sekitar 1,608 M untuk dmasukkan ke (KUAPPAS) termasuk 5 Milyard dialokasikan untuk penambahan  5 Kec .

Dalam semiloka tersebut, DPRD menunggu inisiatif dari Pelaku PNPM terkait perda tentang swakelola pembangunan masyarakat dan momen semiloka ini sesuatu yang sangat penting.

Acara semiloka DPRD untuk pengembangan program PNPM Mandiri Perdesaan di hadiri oleh pimpinan DPRD, ketua komisi, dinas terkait dan 79 pelaku PNPM. Kegiatan di helat di ruang banggar DPRD Wonosobo kemarin ( 9/10) (Gus)

Read More

PNPM Perdesaan Minim Sentuh RTM, Masih Prioritaskan Sector Fisik

Seorang Pendamping Lokal (PL) PNPM MPd Kecamatan Kalikajar sedang merapikan
dokumen program fisik hasil usulan musyawarah antar desa penetapan tahun 2012.

WONOSOBO -  Pola pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Wonosobo masih memprioritaskan sector fisik, hal itu terlihat dari hasil penetapan usulan yang dilakukan oleh sejumlah kecamatan dalam rapat forum musyawarah antar desa penetapan.

Di Kecamatan Kalikajar, hasil usulan musyawarah antar desa penetapan sebesar Rp. 3 milyar masuk ke kantong-kantong  jenis kegiatan sarpras.  Tidak disebutkan satupun usulan kegiatan dari desa yang mengarah pada sector pemberdayaan seperti simpan pinjam.

Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Kalikajar  Bambang mengatakan, dari total anggaran Rp.3 Milyar yang digelontorkan ke kecamatan, semuanya masuk ke dalam kegiatan pengembangan saran dan prasarana, tidak ada serupiahpun dari pihak desa yang mengusulkan sector simpan pinjam. “ kebanyakan untuk kegiatan pembangunan jalan, jembatan, talud dan air bersih,” sebutnya.

Keengganan pihak desa untuk mengajukan diluar sektor tersebut semisal simpan pinjam lantaran mereka tidak mau menerima resiko berupa sangsi local yang berpotensi mengancam penghentian bantuan PNPM bagi desa yang bersangkutan .

Dalam petunjuk teknis operasional PNPM, kalau ada kelompok yang tidak bisa mengembalikan dana pinjaman akan di kenai sangsi local berupa penghentian bantuan program. “ dasar itulah yang membuat masyarakat tidak berani mengajukan,” bebernya

Imbas dari kebijakan tersebut , banyak dana SPP yang tidak bisa diserap ke kelompok  simpan pinjam di pedesaan, ujungnnya  ngendon  menjadi idle money  ( uang  terhenti )

Terpisah Sekcam Kalikajar Tono Prihartono mengatakan, perlu ada evaluasi di tingkatan para pelaku PNPM di semua level ( tingkatan)  untuk melihat pelaksanaan program secara komperhensif. Secara lebih spesifik, hasil pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan yang di harapakan. “ kalau secara fisik, itu luar biasa, tapi pada pemberdayaan masyarakat yang lain, misalnya pengentasan Rumah tangga miskin, saya pikir perlu ada perhatian dan penekanan,” ujarnya

Sedangkan aktivits  Petani Wonosobo Sumaeri yang juga peraih penghargaan sebagai Ketua BKAD terbaik di Wonosobo mengatakan, pada prinsip dasar program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan,  pelaku PNPM tidak sekedar melaksanan program secara rutinitas akan tetapi melakukan inovasi dan juga mengangkat rumah tangga miskin agar lebih berdaya. “ tugas PNPM perdesaan salah satunya adalah pendampingan, mengawal masyarakat miskin hingga mampu dan berdaya,” tandasnya.

Diakui olehnya, bahwa program pembangunan fisik model PNPM di wilayah pedesaan sudah luar biasa, semua pihak melihat layak menjadi teladan dan bisa dijadikan contoh bagi pembanguan swakelola, namun ada ketimpangan pada sisi pemberdayaan masyrakat khusunya pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan rumah tanggan miskin ( RTM )

Sementara itu, Fasilitator Kabupaten ( Faskab ) PNPM Mpd Wonosobo Adib Akrom saat dikonfirmasi mengatakan, tidak semua hasil musyawarah antar desa penetapan hanya beorientasi pada sektor fisik semata, banyak yang kecamatan yang mengalokasikan untuk sector simpan pinjam. “ tidak semua seperti itu, saya pikir harus kroscek lebih jauh ke fasilitator kecamatan yang lebih tahu secara mendalam,” pungkasnya ( gus) 

Read More

Pelaku Tidak Kreatif, Gerakan Pemberdayaan PNPM Lemah

Faskab PNPM MPd Wonosobo Adib Akrom, SH, MM sedang melakukan penilaian
terhadap UPK PNPM Kecamatan Kalibawang.

WONOSOBO - Lemahnya sasaran pemberdayaan bagi masyarakat miskin pedesaan di Kabupaten Wonosobo yang menjadi sasaran program PNPM mandiri Pedesaan, ditengarai karena miskinnya inovasi para pelaku serta minimnya partisipasi masyarakat miskin terhadap program tersebut.

Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Wonosobo Slamet Nurrochman  mengatakan memasuki usia ke 12 tahun, PNPM Mandiri pedesaan harusnya semakin matang dan kreatif dalam memajukan pemberdayaan, akan tetapi hal itu belum nampak di Wonosobo. Untuk itu perlu adanya alat pemicu untuk mengurai persoalan yang ada. “ kalau kondisinya seperti ini terus, PNPM MPd tidak akan tampil sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di desa, tapi berubah menjadi bagian dari permasalahan,” katanya.

Semau pihak, terutama para pelaku mestinya harus berani membuka persoalan yang saat ini mereka hadapi, karena nilai kejujuran berupa tranparansi dan kerterbukaan adalah ruh dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM Mpd. “ Proses pemberdayaan mestinya tidak didasari kepentingan pragmatis semata, hanya menimbang untung rugi, akan tetapi bagaimana mengangkat dan mendorong  masyarakat miskin tidak berdaya menjadi mampu berdikari dan bermartabat,  ” urainya.

Kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti dijebloskannya pelaku PNPM ke penjara karena penyelewengan dan  perguliran fiktif, tidak menjadikan RTM sebagai sasaran pemberdayaan, serta terjebak pada pengembangan program fisik semata menunjukkan  adanya  kebuntuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan.

“ masalah-masalah tersebut sudah akut, semestinya ada langkah yang jelas agar ke depan program ini benar-benar menjadi idaman masyarakat dan di contoh dalam model pembanguan masyarakat masa depan,” katanya.

Pihaknya berharap, ada  peran lebih kreatif yang harus dilakukan fasilitator kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pengawalan serta pendampingan terhadap proses pemberdayaan dimasyarakat . “ saya lihat peran fasilitator masih lemah dan kurang maksimal, sehingga ketika muncul persoalan naik ke level kabupaten semua,” katanya

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bapermasdes Kabupaten Wonosobo Asmoro mengatakan, tidak ada yang sempurna dalam proses dalam pelaksanaan program PNPM, untuk itu kritikan dan masukan sangat diperlukan.

“ ada kelemahan memang, baik dari segi termasuk lemahnya kelembagaan dan juga pelaksaan program,” ujarnya.

Menurutnya, program PNPM Mandiri Perdesaan dalam perkembangannya memang harus berhadapan dengan banyak kepentingan, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan proses pemberdayaan terhadap rumah tangga miskin. 

Read More