Pelaku Tidak Kreatif, Gerakan Pemberdayaan PNPM Lemah

Faskab PNPM MPd Wonosobo Adib Akrom, SH, MM sedang melakukan penilaian
terhadap UPK PNPM Kecamatan Kalibawang.

WONOSOBO - Lemahnya sasaran pemberdayaan bagi masyarakat miskin pedesaan di Kabupaten Wonosobo yang menjadi sasaran program PNPM mandiri Pedesaan, ditengarai karena miskinnya inovasi para pelaku serta minimnya partisipasi masyarakat miskin terhadap program tersebut.

Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Wonosobo Slamet Nurrochman  mengatakan memasuki usia ke 12 tahun, PNPM Mandiri pedesaan harusnya semakin matang dan kreatif dalam memajukan pemberdayaan, akan tetapi hal itu belum nampak di Wonosobo. Untuk itu perlu adanya alat pemicu untuk mengurai persoalan yang ada. “ kalau kondisinya seperti ini terus, PNPM MPd tidak akan tampil sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di desa, tapi berubah menjadi bagian dari permasalahan,” katanya.

Semau pihak, terutama para pelaku mestinya harus berani membuka persoalan yang saat ini mereka hadapi, karena nilai kejujuran berupa tranparansi dan kerterbukaan adalah ruh dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM Mpd. “ Proses pemberdayaan mestinya tidak didasari kepentingan pragmatis semata, hanya menimbang untung rugi, akan tetapi bagaimana mengangkat dan mendorong  masyarakat miskin tidak berdaya menjadi mampu berdikari dan bermartabat,  ” urainya.

Kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti dijebloskannya pelaku PNPM ke penjara karena penyelewengan dan  perguliran fiktif, tidak menjadikan RTM sebagai sasaran pemberdayaan, serta terjebak pada pengembangan program fisik semata menunjukkan  adanya  kebuntuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan.

“ masalah-masalah tersebut sudah akut, semestinya ada langkah yang jelas agar ke depan program ini benar-benar menjadi idaman masyarakat dan di contoh dalam model pembanguan masyarakat masa depan,” katanya.

Pihaknya berharap, ada  peran lebih kreatif yang harus dilakukan fasilitator kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pengawalan serta pendampingan terhadap proses pemberdayaan dimasyarakat . “ saya lihat peran fasilitator masih lemah dan kurang maksimal, sehingga ketika muncul persoalan naik ke level kabupaten semua,” katanya

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bapermasdes Kabupaten Wonosobo Asmoro mengatakan, tidak ada yang sempurna dalam proses dalam pelaksanaan program PNPM, untuk itu kritikan dan masukan sangat diperlukan.

“ ada kelemahan memang, baik dari segi termasuk lemahnya kelembagaan dan juga pelaksaan program,” ujarnya.

Menurutnya, program PNPM Mandiri Perdesaan dalam perkembangannya memang harus berhadapan dengan banyak kepentingan, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan proses pemberdayaan terhadap rumah tangga miskin.