PNPM Perdesaan Minim Sentuh RTM, Masih Prioritaskan Sector Fisik

Seorang Pendamping Lokal (PL) PNPM MPd Kecamatan Kalikajar sedang merapikan
dokumen program fisik hasil usulan musyawarah antar desa penetapan tahun 2012.

WONOSOBO -  Pola pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Wonosobo masih memprioritaskan sector fisik, hal itu terlihat dari hasil penetapan usulan yang dilakukan oleh sejumlah kecamatan dalam rapat forum musyawarah antar desa penetapan.

Di Kecamatan Kalikajar, hasil usulan musyawarah antar desa penetapan sebesar Rp. 3 milyar masuk ke kantong-kantong  jenis kegiatan sarpras.  Tidak disebutkan satupun usulan kegiatan dari desa yang mengarah pada sector pemberdayaan seperti simpan pinjam.

Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Kalikajar  Bambang mengatakan, dari total anggaran Rp.3 Milyar yang digelontorkan ke kecamatan, semuanya masuk ke dalam kegiatan pengembangan saran dan prasarana, tidak ada serupiahpun dari pihak desa yang mengusulkan sector simpan pinjam. “ kebanyakan untuk kegiatan pembangunan jalan, jembatan, talud dan air bersih,” sebutnya.

Keengganan pihak desa untuk mengajukan diluar sektor tersebut semisal simpan pinjam lantaran mereka tidak mau menerima resiko berupa sangsi local yang berpotensi mengancam penghentian bantuan PNPM bagi desa yang bersangkutan .

Dalam petunjuk teknis operasional PNPM, kalau ada kelompok yang tidak bisa mengembalikan dana pinjaman akan di kenai sangsi local berupa penghentian bantuan program. “ dasar itulah yang membuat masyarakat tidak berani mengajukan,” bebernya

Imbas dari kebijakan tersebut , banyak dana SPP yang tidak bisa diserap ke kelompok  simpan pinjam di pedesaan, ujungnnya  ngendon  menjadi idle money  ( uang  terhenti )

Terpisah Sekcam Kalikajar Tono Prihartono mengatakan, perlu ada evaluasi di tingkatan para pelaku PNPM di semua level ( tingkatan)  untuk melihat pelaksanaan program secara komperhensif. Secara lebih spesifik, hasil pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan yang di harapakan. “ kalau secara fisik, itu luar biasa, tapi pada pemberdayaan masyarakat yang lain, misalnya pengentasan Rumah tangga miskin, saya pikir perlu ada perhatian dan penekanan,” ujarnya

Sedangkan aktivits  Petani Wonosobo Sumaeri yang juga peraih penghargaan sebagai Ketua BKAD terbaik di Wonosobo mengatakan, pada prinsip dasar program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan,  pelaku PNPM tidak sekedar melaksanan program secara rutinitas akan tetapi melakukan inovasi dan juga mengangkat rumah tangga miskin agar lebih berdaya. “ tugas PNPM perdesaan salah satunya adalah pendampingan, mengawal masyarakat miskin hingga mampu dan berdaya,” tandasnya.

Diakui olehnya, bahwa program pembangunan fisik model PNPM di wilayah pedesaan sudah luar biasa, semua pihak melihat layak menjadi teladan dan bisa dijadikan contoh bagi pembanguan swakelola, namun ada ketimpangan pada sisi pemberdayaan masyrakat khusunya pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan rumah tanggan miskin ( RTM )

Sementara itu, Fasilitator Kabupaten ( Faskab ) PNPM Mpd Wonosobo Adib Akrom saat dikonfirmasi mengatakan, tidak semua hasil musyawarah antar desa penetapan hanya beorientasi pada sektor fisik semata, banyak yang kecamatan yang mengalokasikan untuk sector simpan pinjam. “ tidak semua seperti itu, saya pikir harus kroscek lebih jauh ke fasilitator kecamatan yang lebih tahu secara mendalam,” pungkasnya ( gus)