Pelaku PNPM MPd Tagih Integrasi Program Pemberdayaan

WONOSOBO - Semiloka  DPRD dalam rangka pengembangan PNPM mandiri perdesaan,  sebanyak 79 pelaku mempertanyakan sikap dan komitmen wakil rakyat terhadap masa depan program tersebut. Pelaku berharap pemkab baik eksekutif maupun legislatif  bisa mendukung program pengintegrasian PNPM perdesaan.

Ketua BKAD Kecamatan Garung Sumaeri mengatakan, kapan proses integrasi akan diwujudkan,  mestinya hal tersbut harus ada kepastian. Sebab selama ini, program dari pemerintah tidak jelas menyebutkan alokasi penggunaan dana APBD.

Pihaknya juga mempertanyakan pengembangan UPK yang berkontribusi cukup besar bagi warga miskin di kabupaten wonosobo, total jumlah alokasi dana sosial UPK mencapai Rp.1,4 Milyar, hal itu sangat jauh jika dibanding dengan dana alokasi sosial yang di berikan oleh BUMD ,” saya pikir ini tidak perlu di tutup-tutupi,” katanya

Dirinya mengusulkan  perlu adanya perencanaan bersama antara ekskutif dan legislatif di satu tempat dengan menggunakan cara PNPM Mpd sebagai contoh .“ kita lihat 5 hingga 10 tahun kedepan akan menjadi seperti apa,” ucapnya .

Ketua UPK PNPM Kecamatan Leksono Kirun mengatakan, semiloka ini harus memiliki goal yang jelas, alokasi  DDUB minimal 5 persen harus dipenuhi, selain itu pihaknya juga meminta alokasi dana yang bagi kecamatan yang memperoleh alokasi dana lebih kecil “ program ini masih di butuhkan oleh masyrakat , pemkab perlu memiliki perhatian lebih jangan dialokasikan di perubahan tapi langsung di penetapan,” katanya.

Ketua DPRD Wonsobo Joko Wiyono mengakui bahwa kebutuhan masyarakat tidak selamanya berbanding lurus dengan kepentingan politik. Terkait dengan perencanaan pratisipatif  pihaknya  siap mengawal sepanjang perencanaan berpihak kepada masyarakat, pakta integritas perlu dilakukan agar semua jelas .

Sedangkan dengan model imbal swadaya, pihaknya setuju,  sehingga perencanaan bisa lebih maksimal, transparan dan akuntable, “ Sudah,  soal itu dikomunikasikan dengan pihak eksekutif, itu ranah mereka,” katanya.

Soal DDUB tahun 2013 aspirasi tentang penambahan diperencanaan (KUA-PPAS) harus sudah masuk sehingga lebih jelas, prinsipnya tidak masalah agar Wonosobo cepat maju. “ Yang penting baginya adalah pembangunan di desa lebih baik dan merata, kalau tujuan itu saya  siap, tidak sekedar berkomitmen, tapi lebih dari itu,” katanya

Pihaknya juga  menegaskan kepada DPPKAD semua pimpinan komisi sepakat untuk dialokasikan anggaran kewajiban DDUB Tahun 2013 sekitar 1,608 M untuk dmasukkan ke (KUAPPAS) termasuk 5 Milyard dialokasikan untuk penambahan  5 Kec .

Dalam semiloka tersebut, DPRD menunggu inisiatif dari Pelaku PNPM terkait perda tentang swakelola pembangunan masyarakat dan momen semiloka ini sesuatu yang sangat penting.

Acara semiloka DPRD untuk pengembangan program PNPM Mandiri Perdesaan di hadiri oleh pimpinan DPRD, ketua komisi, dinas terkait dan 79 pelaku PNPM. Kegiatan di helat di ruang banggar DPRD Wonosobo kemarin ( 9/10) (Gus)