12 Rekomendasi Untuk Lestarikan PNPM MPd

Untuk membanguan sinergitas dan menyamakan persepesi dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM MPd) di Kabupaten Wonosobo kemarin ( 25/10 ) menggelar semiloka SKPD.

Dari kegiatan yang dihelat di rumah makan cemara tujuh itu berhasil memunculkan 12 rekomendasi penting sebagai sebagai langkah untuk menjalankan program kedepan.

GARUNG - Untuk membanguan sinergitas dan menyamakan persepesi dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM MPd) di Kabupaten Wonosobo kemarin ( 25/10 ) menggelar semiloka SKPD.

Dari kegiatan yang dihelat di rumah makan cemara tujuh itu berhasil memunculkan 12 rekomendasi penting sebagai sebagai langkah untuk menjalankan program kedepan.

Kepala Bapermasdes Kabupaten Wonosobo Sudiyono, saat membuka seminar dan lokakarya mengatakan realita Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), dihadapkan pada permasalahan dan tantangan, sehingga perlu ada sinergitas semua pihak demi kelestarian program tersebut.

Dijelaskan permasalahan dan tantangannya terkait keberlanjutan dan pelestarian system, artinya saat program maupun paska program, belum ada jaminan pelaksanaan dan keberlanjutan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang dicapai selama pelaksanaan program.

Dengan demikian diharapkan, melalui semiloka ini pelaku PNPM  dapat membangun kesepahaman diantara eksekutif, legislatif, pendamping dan semua pihak ntuk bersama-sama berupaya mengintegrasikan system pembangunan partisipatif PNPM  ke dalam mekanisme pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

“  elemen penting yang termasuk pilar dalam menentukan keberhasilan pengintegrasian PNPM -MPd  ke dalam manajemen pembangunan daerah adalah lembaga eksekutif,SKPD.

Selain itu dalam aspek perencanaan, peran  legislatif yang kewenangannya di bidang anggaran, dan pengawasan adalah kunci kunci penting dalam pengintegrasian, agar sistem dan mekanisme yang telah terbangunmenjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari regulasi pembangunan daerah.

“ kita berharap  model pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat membudaya dan membumi dikabupaten wonosobo,” pintanya.

Progres kegiatan di wonosobo untuk pnpm-mandiri pedesaan sampai dengan tanggal 25 september 2012 adalah, progres fisik kabupaten mencapai 87 %, pencairan dok 100%, pencairan dana ddub 100% serta mdst 40 desa mencapai 18,3%. sementara seluruh progres kegiatan diperkirakan akan selasai pada akhir bulan oktober 2012.

Beberapa rekomendasi tersebut diantaranya menyegarkan lagi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TPKD) agar perencanaan terpadu penangggulangan kemiskinan daerah menjadi lebih berdaya. Selain itu diperlukan langkah untuk menginisiasi dasar hukum penyusunan panduan,mekanisme,alur penyusunan RPJMD dan RPJMDes yang benar-benar mendarat atau teknis, baik institusinya, SDM, Anggaran, ketepatan waktu, dan regulasinya.

Harus ada aturan dan komitmen dari segenap steak holders yang menegakan, melindungi dan menjaga agar partisipasi tidak mandul, musrenbangcam dan musrenbangkab menjadi berdaya  .   (gus)